Ahok -vs- DPRD, dan Jungkir Balik Nalar Publik

Iwan Yuliyanto

Bismillah …

Polemik antara Ahok dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 dan “anggaran dana siluman” makin memanas. Mereka saling tuding dan serang. Kemudian publik meresponnya melalui gerakan #SaveAhok. Sayangnya, tujuan dan kegiatan gerakan tersebut malah jauh dari substansi masalah. Bahkan ada yang melebarkan sampai ke ranah SARA.

Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya hanya persoalan ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD merupakan kewajiban, karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Urusan internal ketatanegaraan yang menurut saya biasa saja ini bisa sampai melibatkan kegaduhan publik akibat opini-opini sesat yang berkembang di media. Sehingga di media sosial muncul meme-meme yang gak nyambung dengan inti masalahnya.

Oleh karena itu, agar jernih meilhat persoalan ini…

View original post 1,780 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s